Layanan Offline melalui Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Semarang || Layanan Online melalui email bps3322@bps.go.id dengan subject Permintaan Data, WA-official 0813-8594-3322, zoom meeting dengan perjanjian, atau pst.bps.go.id || Pengaduan layanan dapat disampaikan melalui PST BPS Kabupaten Semarang, email bps3322@bps.go.id dengan subject Pengaduan, WA-official 0813-8594-3322, website semarangkab.bps.go.id pada menu pengaduan

Diseminasi Angka Pengangguran Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2023

1 Desember 2023 | Kegiatan Statistik

Jum'at (1/12) BPS Kabupaten Semarang melaksanakan kegiatan Diseminasi Angka Pengangguran Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2023 di The Wujil Resort and Conventions.

Acara dibuka oleh Kepala BPS Kabupaten Semarang, Dewi Trirahayuni. S.Si, M.Si dan dihadiri oleh perwakilan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Semarang. Dalam Sambutannya Kepala BPS Kabupaten Semarang menyampaikan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Semarang tahun 2023 sebesar 4,05 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2022.

Rangkaian Acara selanjutnya yaitu paparan materi yang disampaikan oleh 2 narasumber. Materi pertama disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang, M. Taufiqur Rahman, S.Ag., M.Si., tentang “Pentingnya data ketenagakerjaan untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan Pemerintah Kabupaten Semarang”. Beliau juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada BPS Kabupaten Semarang karena data BPS dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan di sektor ketenagakerjaan.

Materi kedua disampaikan oleh Annie Yuliati, S.Si selaku Statistisi Ahli Muda BPS Kabupaten Semarang, yang menyampaikan materi tentang “Konsep, definisi, indikator Ketenagakerjaan”. Penyampaian materi dikemas secara menarik oleh kedua narasumber dipandu moderator Saiful Adhi Saputra selaku Statistisi Ahli Muda BPS Kabupaten Semarang.

Melalui kegiatan ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang sama mengenai indikator-indikator ketenagakerjaan sehingga perencanaan dan evaluasi pembangunan khususnya terkait ketenagakerjaan dapat dilakukan secara tepat dan efisien.

Berita Terkait