Penanganan Dampak Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 Kabupaten Semarang

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang kurang bagus terhadap perekonomian masyarakat. Hal ini lah yang memaksa Pemerintah Kabupaten Semarang untuk berpikir keras bagaimana mencarikan jalan agar masyarakat tidak terdampak lebih berat lagi. Pada Hari Rabu-Kamis, 27-28 Januari 2021 bertempat di Ruang Aspirasi DPRD Kabupaten Semarang dilakukan Pembahasan Pansus Non Raperda Tentang Penanganan Dampak Ekonomi Masa Pandemi Covid-19. Kegiatan tersebut diikuti oleh Anggota Dewan dari Komisi A, Komisi B, Komisi C dan Komisi D serta 15 instansi/lembaga yang terkait dalam penanganan prekonomian masyarakat, yaitu Badan Keuangan Daerah, Dinas Kumperindag, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan, Dispermasdes, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja, Bagian Perekonomian dan SDA, Bagian Hukum, BPS, PT Bank Jateng, PT BPR BKK Perseroda, PDAM, dan PT BKK Cabang Semarang.

Dalam rapat pembahasan tersebut, BPS dalam hal ini dihadiri oleh Koordinator Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, Wiwit Santi W, SST, MSi mendapat kesempatan untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi masyarakat serta perekonomian secaara umum di Kabupaten Semarang selama masa pandemi Covid-19. Selain itu dijelaskan pula batas kewenangan penyajian data antara BPS yang merupakan instansi vertikal dengan SKPD yang merupakan penanggungjawab data sektoral.

Rapat pembahasan yang dipimpin oleh Sekretaris Komisi B, Joko Widodo tersebut menghasilkan beberapa rumusan diantaranya adalah agar pemerintah segera mengalokasikan anggaran untuk penanganan pandemi di bidang kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi. Selain itu, juga perlu adanya stimulus anggaran serta merealisasikan program kegiatan untuk membantu UMKM bangkit akibat dampak pandemi.

Selanjutnya hasil perumusan tersebut akan dibawa ke sidang paripurna DPRD untuk mendapatkan persetujuan para anggota dewan.